Nama : Yuniar
Kelas : XII IPA 4
B’study :
Soal Sejarah
Ø
Soal Pilihan
1.
Berapakah jumlah
pengurangan peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR setelah dia melakukan reformasi
diri……..
a.
72 orang menjadi 35
orang
b.
73 orang menjadi 36
orang
c.
74 orang menjadi 37
orang
d.
75 orang menjadi 38 orang
e.
76 orang menjadi 39
orang
2.
Pada tanggal
berapakah Polri memisahkan diri dari ABRI……
a.
5 Mei 1999
b.
12 Mei 1999
c.
20 Mei 1998
d.
3 Mei 1998
e.
28 Mei 1998
3.
Sebelum mereformasi
diri ABRI terdiri dari 4 angkatan yaitu…..
a.
Angkatan Darat,
Laut, Udara dan ABRI
b.
Angkatan Darat,
Laut, Kepolisian RI dan ABRI
c.
Angkatan Darat,
Laut, Udara dan TNI
d.
Angkatan Darat,
Laut, TNI dan ABRI
e.
Angkatan Darat, Laut, Udara dan
Kepolisian RI
4.
Setelah mereformasi
diri ABRI terdiri dari……..
a.
Angkatan Darat,
Laut, dan TNI
b.
Angkatan Darat, Laut, dan Udara
c.
Angkatan Darat,
Laut, dan Kepolisian RI
d.
Angkatan Darat,
Laut, dan Diktator Militer
e.
Angkatan Darat,
Laut, dan BUMN/BUMD
5.
Konsep Dwifungsi
ABRI pertama kali diperkenalkan pada….
a.
12 Desember 1958
oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X
b.
11 Oktober 1958
oleh Jenderal Achmad Yani
c.
11 November 1958 oleh Jenderal A.H.
Nasution
d.
11 Mei 1958 oleh
anggota DPR/MPR
e.
11 November 1958
oleh Presiden Ir. Soekarno
6.
Pidato yang
disampaikan pada tanggal 11 Nopember 1958 tentang Swifungsi ABRI berjudul…….
a.
“Revolusi
Indonesia”
b.
“Jalan Tengah”
c.
“Kemerdekaan
Bangsa”
d.
“Kebebasan Kita”
e.
“Kebahagiaan
Bersama”
7.
Dwifungsi ABRI
menyangkut dalam bidang…..
a.
Sosial Budaya dan
Hankam
b.
Sosial Politik dan
Ekonomi
c.
Politik Ekonomi dan
Hankam
d.
Politik Budaya dan
Hankam
e.
Sosial Politik dan Hankam
8.
Pada masa
pemerintahan Orde Baru karakter hukum cenderung bersifat……
a.
Konservatif,
Revresif dan Koordinatif
b.
Konservatif, Ortodoks dan Elitis
c.
Instrumentalis,
Ortodoks dan Revresif
d.
Instrumentalis,
Revresif dan Elitis
e.
Ortodoks,
Revresintatif dan Memaksa
9.
Menjadi alat
daaalam pelaksanaan ideologi dan program negara, adalah istilah….
a.
Negatif-instrumentalis
b.
Abstain-instrumentalis
c.
Pressure-instrumentalis
d.
Dekoratif-instrumentalis
e.
Positif-instrumentalis
10.
Produk hukum yang
terkait dengan aturan politik tentang pemilihan umum dikenal dengan…….
a.
3 Paket
Undang-Undang Pemilu
b.
4 Paket
Undang-Undang Pemilu
c.
5 Paket Undang-Undang Politik
d.
6 Paket
Undang-Undang Politik
e.
7 Paket
Undang-Undang Politik
11.
Pada tahun
berapakah Sidang Umum MPRS yang memberhentikan Soekarno dan mengangkat Soeharto
sebagai Presiden RI……..
a.
Tahun 1966
b.
Tahun 1967
c.
Tahun 1968
d.
Tahun 1969
e.
Tahun 1970
12.
Pada tanggal
berapakah Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan 12 Ketetapan pada tahun 1998……
a.
08 – 12 Nopember
1998
b.
12 – 15 Nopember
1998
c.
10 – 13 Nopember 1998
d.
14 – 16 Nopember
1998
e.
20 – 22 Nopember
1998
13.
Faktor yang
melahirkan karakter hukum yang bersifat Konservatif, Ortodoks dan Elitis
adalah….
a.
Normalisasi
kehidupan yang buruk
b.
Banyaknya
demonstrasi
c.
Banyaknya praktek
KKN
d.
Konfigurasi politik yang buruk
e.
Abstain dalam
pemilihan umum
14.
Demonstrasi yang
terjadi pada Sidang Umum MPRS dilakukan oleh…..
a.
Mahasiswa
b.
Anggota DPR/MPR
c.
Tokoh-tokoh
pemimpin Bangsa
d.
Mahasiswa dan Sekelompok massa
e.
Objek pemerintahan
15.
Wewenang khusus
kepada Presiden/Mandataris MPR pada Tap MPR No. XII/MPR/1998 merupakan….
a.
Penegasan Pancasila
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
b.
Peraturan tata
tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
c.
Rangka
penyelenggaraan otonomi daerah meliputi
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional.
d.
Rangka menyukseskan dan pengamanan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
e.
Rangka penyelamatan
dan normalisasi kehidupan nasional senagai haluan negara
16.
12 Ketetapan yang
dihasilkan pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 terbagi menjadi 3 kelompok,
yaitu…..
a.
6 Ketetapan, 2 Ketetapan dan 4 Ketetapan
b.
6 Ketetapan, 1
Ketetapan dan 5 Ketetapan
c.
7 Ketetapan, 2
Ketetapan dan 3 Ketetapan
d.
7 Ketetapan, 1
Ketetapan dan 4 Ketetapan
e.
8 Ketetapan, 2
Ketetapan dan 2 Ketetapan
17.
Kelompok yang
terdiri dari 2 Ketetapan pada 12 Ketetapan hasil Sidang Istimewa MPR Tahun 1998
mengenai….
a.
Tap MPR No. VII/MPR/1998 dan Tap MPR No.
XIV/MPR/1998
b.
Tap MPR No.
XIII/MPR/1998 dan Tap MPR No. XVI/MPR/1998
c.
Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 dan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
d.
Tap MPR No. IX/MPR/1998
dan Tap MPR No. X/MPR/1998
e.
Tap MPR No. XII/MPR/1998
dan Tap MPR No. VII/MPR/1998
18.
Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila disebut dengan….
a.
Ekaprasetia Pancakarsa
b.
PPPP
c.
Ekapelata Pancasila
d.
P4
e.
Pengamalan
Pancasila
19.
Ketetapan MPR yang berisi
tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi adalah….
a.
Tap MPR No.
XVII/MPR/1998
b.
Tap MPR No.
VII/MPR/1998
c.
Tap MPR No. XVI/MPR/1998
d.
Tap MPR No.
X/MPR/1998
e.
Tap MPR No.
XII/MPR/1998
20. Garis-garis
Besar Haluan Negara termuat dalam ketetapan MPR……
a.
Tap MPR No. XVI/MPR/1998
b.
Tap MPR No. VIII/MPR/1998
c.
Tap MPR No. IX/MPR/1998
d.
Tap MPR No. XI/MPR/1998
e.
Tap MPR No. XIII/MPR/1998
Ø
Soal Uraian
1.
Jelaskan langkah
apa saja yang dilakukan oleh ABRI dalam hal mereformasi diri…
Jawab :
·
Setelah reformasi
dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara
bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang.
·
Mengubah ABRI yang
semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara dan
Kepolisian RI menjadi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kepolisian RI memisahkan
diri menjadi Kepolisian Negara dan ABRI berubah menjadi TNI pada tanggal 5 Mei
1999.
2.
Apakah yang
dimaksud dengan Dwifungsi ABRI?
Jawab :
Dwifungsi ABRI adalah ABRI
yang memiliki peran ganda dibidang Sosial dan Hankam (Pertahanan dan Keamanan).
Dibidang Sosial seorang anggota ABRI dia bisa masuk ke segala lini menempatkan
personelnya di posisi sipil, seperti menjadi anggota DPR/MPR tanpa dipilih, menjadi
Gubernur/walikota/bupati, menjadi direktur BUMN/BUMD dan jabatan sipil lainnya.
Dan dalam bidang Hankam (Pertahanan dan Keamanan) dia menjadi seorang dari
anggota Angkatan Darat, Laut, dan Udara ataupun Kepolisian Negara
3.
Mengapa reformasi
di bidang hukum yang dilakukan oleh Presiden B.J Habibie mendapat sambutan baik
dari masyarakat..?
Jawab :
Karena reformasi hukum itu
disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan mengarah kepada
tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Menghilangkan
undang-undang dengan pasal-pasalnya yang umumnya memberikan peluang besar
terhadap produk-produk hukum yang mendominasi pada kekuasaan eksekutif atas DPR
dan rakyat. Serta menghilangkan karakter hukum yang cenderung bersifat
kenservatif, ortodoks maupun elitis, serta menghilangkan keinginan pemerintah
yang bersifat positif-instrumentalis.
4.
Apa dampak yang
ditimbulkan dari produk hukum 5 Paket Undang-Undang Politik yang tidak berhasil
dijalankan pada tingkat operasionalnya….?
Jawab :
Menutup
pintu bagi pendapat yang berlawanan atau anggota MPR/DPR yang vokal menyuarakan
aspirasi rakyat, dan hasilnya, tidak sedikit diantara mereka dimasukkan ke
penjara akibat menyuarakan pendapat yang berbeda dengan keinginan penguasa. Daya
kritis masyarakat tidak berkembang karena terbelenggu oleh tembok-tembok aturan
yang represi dan munculnya praktek KKN.
5.
Apa inti
prmasalahan yang dibahas pada Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10-13 Nopember 1998….?
Jawab :
Sidang
Istimewa MPR yang dilaksanakan pada
tanggal 10-13 Nopember 1998 merupakan salah satu jalan untuk membuka kesempatan
menyampaikan aspirasi rakyat, diharapkan MPR benar-benar menyuarakan aspirasi
masyarakat dengan perdebatan yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat
menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.